Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

72

H a l a m a n

Aparatur melakukan tindakan yang tidak

semestinya dilakukan, misalnyaa mement-

ingkna kepentingan pribadi diatas kepentin-

gan golongan agar mendapatkan keuntun-

gan-keuntungan.

Keterbukaan yang dimiliki oleh

aparatur KPPT Kota Cimahi dalam proses

penyelesaian proses perizinan karena

apartur harus berhadapan langsung dengan

pemohon perizinan membuat mereka lebih

mengetahui kesulitan-kesulitan yang terjadi

saat pemohon mengajukan permohonan.

Sebagai pelayan masyarakat dalam hal

perizinan, aparatur KPPT diharuskan

memiliki sikap yang ramah terhadap

pemohon dan keterbukaan.

Sikap yang ramah telah membuat

pemohon SIUP yang dalam hal ini pelaku

UMKM merasa dilayanani dengan baik.

Sikap keterbukaan mencerminkan adanya

pencapaian

untuk

tidak

melakukan

tindakan

yang

curang.

Keterbukaan

aparatur KPPT merupakan wujud nyata

pemerintah dalam hal kinerja melalui

kebijakan Perda SIUP. Sejalan dengan hasil

wawancara dengan masyarakat mengenai

insentif yang diberikan pemohon kepada

aparatur KPPT Kota Cimahi, pemohon

perizinan yaitu pelaku UMKM tidak

memberikan

hadiah

tambahan

bagi

aparatur agar proses perizinan dilakukan

dengan capat. Tindakan untuk tidak

melakukan hal-hal yang berakibat pada

Korupsi ini didukung dengan adanya

Standar

Pelayanan

Operasinal

yang

mewajibkan masyarakatnya patuh kepada

peraturan yang ada.

Proses mendapatkan SIUP sendiri

tidak memakan waktu yang lama, yaitu

dengan 5 hari masa kerja yang artinya

masyarakat yang suda dilayani oleh

aparatur KPPT dalam perizinan SIUP dan

segera diproses yang hasilnya setelah

mengalami 5 hari kerja. Penundaan selama

5 hari kerja sudah tercantum dalam

peraturan yang berlaku.

Menurut hasil wawancara dengan

salah satu aparatur KPPT Kota Cimahi

tentang adanya insentif saat melakukan

pelayanan

perizinan

SIUP,

aparatur

membenarkan bahwa adanya pembagian

insentif saat aparatur KPPT mengalami jam

kerja yang lebih dari biasanya. Insentif ini

diberikan karena jam kerja sudah habis

tetapi aparatur masih diharuskan melayani

masyarakat.

Dispositons

Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di

Kota Cimahi telah baik karena sudah

melakukan

antisipasi

jika

terjadinya

keterlambatan dalam perizinan SIUP dan

juga menciptakan suasana yang kondusif

dilingkungan KPPT Kota Cimahi selaku

badan yang menyelnggaran Perda SIUP dan

memilimalisir tindakan korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Sehingga

berdasarkan

penjelasan

diatas

insentif

dalam

implementasi kebijakan Perda SIUP dalam

pekembangan UMKM sudah baik karena

aparatur yang bekerja melebihi jam kerjanya

award

Berdasarkan pemaparan diatas

mengenai

Dispositons

Pelaksanaan

Kebijakan

Perda

SIUP

dalam

Perkembangan UMKM di Kota Cimahi

dikatakan baik hal ini dilihat dari pengaruh

disposisi yang baik untuk memangkas

waktu pembuatan izin SIUP menjadi 3 (tiga)

hari kerja untuk mempercepat proses

perizinan SIUP dan dilihat dari Insentif yang

didapat oleh apartur KPPT Kota Cimahi saat

melakukan kerja ekstra maka akan ada

tambahan gaji sesuai dengan yang

tercantum dalam peraturan Perda SIUP.

Struktur birokrasi pelaksana Kebijakan

Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di

Kota Cimahi.

Struktur birokrasi yang bertugas

dalam

melaksanakan

kebijakan

dan

memiliki

pengaruh

besar

terhadap

pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek

struktur yang penting dari setiap organisasi

adalah adanya prosedur operasi yang

Standard Operating Procedures

Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu

prosedur standarisasi yang dilakukan oleh

Perda SIUP.

Struktur birokrasi yang bertugas

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani