Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

74

H a l a m a n

pembinaan lebih lanjut.

Sektor

UMKM

mempunyai

Diskopindagtan sebagai pembina UMKM.

Usaha masyarakat yang sudah mempunyai

SIUP

namun

sedang

mengalami

kemunduran

maka

dapat

diarahkan

kembali oleh dinas yang menaungi

pemohon, yang memang kaitannya sangat

dekat dengan Diskopindagtan.

Kedua Fragmentasi. Fragmentasi

atau penyebaran tanggung jawab kegiatan

sangat mempengaruhi Implementasi Kebija-

kan Perda SIUP dalam perkembangan

UMKM di Kota Cimahi. Pola hubungan pe-

laksana kebijakan yang terjadi di dalam ling-

kungan KPPT berlangsung dengan baik, hal

tersebut terwujud melalui pola kinerja

mereka yang saling bekerja sama untuk

mensukseskan

pelaksanaan

kebijakan

Perda SIUP.

Penyebaran

tanggung

jawab

dilingkungan

KPPT

dilakukan

secara

struktural yang artinya bahwa jabatan yang

paling tinggi mempunyai kewengan untuk

mengatur bawahannya secara langsung.

Pelaksana kebijakan dalam menjalankan

tugasnya

saling

membantu

dan

bekerjasama serta berkompetisi dengan

sehat, hal ini bisa menimbulkan suasan

lingkungan pekerjaan yang sehat pula

karena dengan adanya kompetisi yang

sehat, pelaksana kebijakan dapat terus

mencari inovasi-inovasi guna meningkatkan

pelayanan Perda SIUP terhadap pelaku

Usaha Mikro.

Kerjasama dan saling membantu

antara aparatur KPPT sangat menunjang

efektif atau tidaknya Perda SIUP dalam

perkembangan

UMKM

dikarenakan

kejelasan dalam struktur oraganisasi KPPT

hanya sebatas struktural. Setiap aparatur di

KPPT diharuskan memahami tentang apa

yang menjadi kajian pokok pekerjaan

mereka

yaitu

tentang

perizinan.

Pengetahuan

tentang

kajian

pokok

perkerjaan mereka dapat meringkan tugas

dari aparatur yang kurang memahi kajian

tentang perizinan.

Menurut hasil wawancara dengan

Aparatur bagian informasi KKPT Kota

Cimahi menyebutkan bahwa penyebaran

tanggungjawab pekerjaaan itu dilain sisi

menguntungkan dan dilain sisi merugikan.

Keuntuntngan didapat dari penyebaran

tanggungjawab adalah aparatur KKPT dapat

dengan mudah menjelaskan kepada pelaku

UMKM saat ditanya mengenai Perda SIUP

dan mencitrakan kesan yang positif

dimasyarakat. Kerugian dari penyebaran

tanggungjawab ini adalah memungkinkan

adanya penyerahan tanggungjawab yang

memang menjadi tanggungan tiap-tiap

bagian.

Tanggungjawab

yang

diberikan

kepada aparatur yang berwenang dalam

melayani pemohon SIUP dari pelaku UMKM.

Pemohon yang membawa persyaratan

tentang perizinan SIUP diloket 2 yang

diterima oleh Staff Pelaksana yang nantinya

dilanjutkan kepada Kepala Seksi Pelayanan

untuk kemudian ditembuskan kepada

Kepala Pengolahan Dan Pelaporan. Data-

data pemohon telah diproses yang pada

ntry

memasukan data kedalam komputer dan

proses terakhir adalah penyerahan data

yang sudah diolah kepada Kepala kantor.

Proses penyerahan tanggungjawab ini

sudah menjadi proses baku dalam

pembuatan semua perizinan. Hasil dari

proses ini adalah terlihatnya proses hierarki

atau tatanan pengajuan Perda SIUP.

Maka

sebagaimana

pemaparan

Buraucratic Sructure

Cimahi diatas dapat dikatan terlaksanan

dengan baik hal ini terlihat dari operasianal

KPPT Kota Cimahi dalam pelayanan yang

diberikan kepada Pelaku UMKM sudah baik

kerena sesuai dengan prosedur yang sudah

ditetapkan oleh KKPT Cimahi sendiri.

Penyerahan

tanggungjawab

dapat

dikatakan sudah baik karena baik dari

aparatur KPPT maupun pelaku UMKM

mengetahui

proses

perizinan

SIUP

dilakukan sesuai dengan sistematis. Kejela-

san tentang pembagian tugas diperlukan

guna pelayanan yang dilakukan oleh apara-

tur KPPT Kota Cimahi berjalan sesuai den-

gan ketentuan yang berlaku.

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani