Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20
Page 3 of 20Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.11 No. 1
59
H a l a m a n
yang mempunyai SIUP khususnya UMKM
besar yang sudah masuk kedalam golongan
UMKM yang wajib mempunyai SIUP.
Kelangsungan dari diberikannya SIUP
adalah untuk menjamin para pengusaha
agar dilindungi oleh hukum melalui Perda
Nomor 27 seri C Tahun 2003 Tentang SIUP,
tapi para pelaku UMKM hanya mengantongi
izin dagang dari kelurahan. Hal ini menim-
bulkan ketimpangan karena pada hakekat-
nya pelaku usaha dagang yang mempunyai
tempat untuk berdagang diwajibkan mem-
punyai SIUP yang pelaksanaanya sudah di-
gratiskan. tidak lebih untuk mematikan
usaha-usaha dagang menengah kebawah
yang juga harus memenuhi persayaratan
yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Ci-
mahi.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
pelaksana Kebijakan Perda SIUP dengan
pelaku UMKM di Kota Cimahi ?
bijakan Perda SIUP dalam perkemban-
gan UMKM di Kota Cimahi?
3. Bagaimana disposisi pelaksanaan Kebi-
jakan Perda SIUP dalam Perkembangan
UMKM di Kota Cimahi?
4. Bagaimana struktur birokrasi pelaksana
Kebijakan Perda SIUP dalam Perkemban-
gan UMKM di Kota Cimahi?
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
Aparatur pelaksana Kebijakan Perda
SIUP dengan pelaku UMKM di Kota Ci-
mahi.
sana Kebijakan Perda SIUP dalam
perkembangan UMKM di Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui disposisi pelaksanaan
Kebijakan Perda SIUP dalam Perkemban-
gan UMKM di Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi pe-
laksana Kebijakan Perda SIUP dalam
Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.
Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat
berguna baik bagi peneliti sendiri, bagi
pengembangan teori, dan juga bagi instansi
terkait.
1. Bagi peneliti, hasil penelitaian ini
diharapkan
dapat
menambah
pengalaman, pengetahuan, wawasan
dan memahami tanggapan masyarakat
terhadap pelaksanaan kebijakan tentang
SIUP dan perkembangan UMKM di Kota
Cimahi.
2. Bagi Teoritis, penelitian ini juga
diharapkan dapat memberi manfaat bagi
perkembangan
ilmu
pemerintahan
khususnya
tentang
implementasi
kebijakan.
3. Bagi Praktis, penelitian ini diharapkan
dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak
yang
berkepentingan
khususnya
Pemerintah Kota Cimahi.
KAJIAN PUSTAKA
Implementasi Kebijakan
Pemerintah mempunyai wewenang
untuk membuat suatu aturan untuk melak-
sanakan tugasnya yakni sebagai penyeleng-
gara hubungan antara masyarakat, hubun-
gan antar pemerintah dengan masyarakat
ataupun pemerintah dengan pemerintah.
Bentuk dari aturan yang dikeluarkan oleh
pemerintahan adalah dengan adanya kebi-
jakan yang berupa undang-undang ataupun
perda ataupun surat keputusan dari menteri
atau kepala pemerintahan sebagai jaminan
hukum yang sah. Pembuatan suatu kebija-
kan haruslah sesuai dengan apa yang dibu-
tuhkan oleh masyarakat agar kebijakan
tersebut tepat pada sasaran dan penca-
paian tujuan yang maksimal sesuai dengan
yang tertera pada dasar hukumnya.
Wiliiam N. Dunn menyebut istilah ke-
bijakan publik dalam bukunya yang berjudul
Analisis Kebijakan Publik
Public Policy
Pola ketergantungan yang kompleks
Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani