Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

59

H a l a m a n

yang mempunyai SIUP khususnya UMKM

besar yang sudah masuk kedalam golongan

UMKM yang wajib mempunyai SIUP.

Kelangsungan dari diberikannya SIUP

adalah untuk menjamin para pengusaha

agar dilindungi oleh hukum melalui Perda

Nomor 27 seri C Tahun 2003 Tentang SIUP,

tapi para pelaku UMKM hanya mengantongi

izin dagang dari kelurahan. Hal ini menim-

bulkan ketimpangan karena pada hakekat-

nya pelaku usaha dagang yang mempunyai

tempat untuk berdagang diwajibkan mem-

punyai SIUP yang pelaksanaanya sudah di-

gratiskan. tidak lebih untuk mematikan

usaha-usaha dagang menengah kebawah

yang juga harus memenuhi persayaratan

yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Ci-

mahi.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

pelaksana Kebijakan Perda SIUP dengan

pelaku UMKM di Kota Cimahi ?

bijakan Perda SIUP dalam perkemban-

gan UMKM di Kota Cimahi?

3. Bagaimana disposisi pelaksanaan Kebi-

jakan Perda SIUP dalam Perkembangan

UMKM di Kota Cimahi?

4. Bagaimana struktur birokrasi pelaksana

Kebijakan Perda SIUP dalam Perkemban-

gan UMKM di Kota Cimahi?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Aparatur pelaksana Kebijakan Perda

SIUP dengan pelaku UMKM di Kota Ci-

mahi.

sana Kebijakan Perda SIUP dalam

perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

3. Untuk mengetahui disposisi pelaksanaan

Kebijakan Perda SIUP dalam Perkemban-

gan UMKM di Kota Cimahi.

4. Untuk mengetahui struktur birokrasi pe-

laksana Kebijakan Perda SIUP dalam

Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat

berguna baik bagi peneliti sendiri, bagi

pengembangan teori, dan juga bagi instansi

terkait.

1. Bagi peneliti, hasil penelitaian ini

diharapkan

dapat

menambah

pengalaman, pengetahuan, wawasan

dan memahami tanggapan masyarakat

terhadap pelaksanaan kebijakan tentang

SIUP dan perkembangan UMKM di Kota

Cimahi.

2. Bagi Teoritis, penelitian ini juga

diharapkan dapat memberi manfaat bagi

perkembangan

ilmu

pemerintahan

khususnya

tentang

implementasi

kebijakan.

3. Bagi Praktis, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak

yang

berkepentingan

khususnya

Pemerintah Kota Cimahi.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Pemerintah mempunyai wewenang

untuk membuat suatu aturan untuk melak-

sanakan tugasnya yakni sebagai penyeleng-

gara hubungan antara masyarakat, hubun-

gan antar pemerintah dengan masyarakat

ataupun pemerintah dengan pemerintah.

Bentuk dari aturan yang dikeluarkan oleh

pemerintahan adalah dengan adanya kebi-

jakan yang berupa undang-undang ataupun

perda ataupun surat keputusan dari menteri

atau kepala pemerintahan sebagai jaminan

hukum yang sah. Pembuatan suatu kebija-

kan haruslah sesuai dengan apa yang dibu-

tuhkan oleh masyarakat agar kebijakan

tersebut tepat pada sasaran dan penca-

paian tujuan yang maksimal sesuai dengan

yang tertera pada dasar hukumnya.

Wiliiam N. Dunn menyebut istilah ke-

bijakan publik dalam bukunya yang berjudul

Analisis Kebijakan Publik

Public Policy

Pola ketergantungan yang kompleks

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani