Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

60

H a l a m a n

dari pilihan-pilihan kolektif yang saling

tergantung,

termasuk

keputusan-

keputusan untuk tidak bertindak, yang

dibuat oleh badan atau kantor pemerin-

tah”. (Dunn, 2003:132)

Menurut pengertian diatas kebijakan

adalah sebuah mata rantai yang saling teri-

kat dan saling ketergantungan satu dengan

lainnya dimana keterkaitan tersebeut dis-

erahkan kepada masyarakat sebagai objek

dari kebijakan untuk melaksanakan kebija-

kan atau tidak melaksanakan. tersebut.

Implementasi merupakan kegiatan yang

penting

dari

keseluruhan

proses

perencanaan

kebijakan.

Implementasi

sesungguhnya

bukanlah

sekedar

bersangkut

paut

dengan

mekanisme

penjabaran keputusan-keputusan politik ke

dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran

-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu,

ia menyangkut masalah konflik, keputusan,

dan apa yang dapat diperoleh dari suatu

program kebijakan.

Kebijakan yang telah direkomendasikan

untuk dipilih oleh pembuat kebijakan

bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut

pasti berhasil dalam implementasinya. Ada

banyak hal yang dapat mempengaruhi

keberhasilan implementasi kebijakan baik

yang bersifat individual maupun kelompok

atau institusi. Implementasi dari suatu

program melibatkan upaya-upaya pembuat

kebijakan untuk mempengaruhi perilaku

birokrat

pelaksana

agar

bersedia

memberikan pelayanan dan mengatur

perilaku kelompok sasaran.

Berdasarkan pengertian implementasi

menurut George C. Edward III mengemu-

kakan beberapa hal yang dapat mempenga-

ruhi keberhasilan suatu Implementasi kebi-

jakan, yaitu:

Communication

Resourcrces

Dispositions

Bureacratic Structure

(Edward III, 1980:10)

Berdasarkan pendapat Edward III

maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh :

pertama komunikasi. komunikasi berperan

penting dalam koordinasi implementasi ke-

bijakan sehingga setiap perintah yang ditu-

juan pada suatu badan yang terkait akan

berkesinambungan yang pada akhirnyak

perintah tersebut terlaksana. Kedua sumber

penting jika sebuah kebijakan ingin tercapai

dengan tersedianya pekerja, penjelasan

mengenai kebijakan yang dijalakan, kewe-

nangan yang dimiliki dan kelengkapan

sarana dan prasaran menjadi faktor dari

kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-

pelayanan publik.

sikap dari pelaksana kebijakan. Didalam

implementasi kebijakan harus ada ke-

sepakatan antara pembuat kebijakan den-

gan masyarakat selaku objeknya, harus juga

mempengaruhi pelaku kebijakan agar me-

jalankan sebuah kebijakan tanpa keluar

dari tujuan yang telah ditentukan. Keempat

struktur birokrasi. Struktur birokrasi meru-

pakan sumber-sumber untuk melaksanakan

suatu kebijakan tersedia atau para pelak-

sana mengetahui apa yang seharusnya dila-

kukan dan mempunyai keinginan untuk me-

laksanakan suatu kebijakan, kemunkinan

kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana

atau terealisasi karena terdapatnya kele-

mahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi

sebagai pelaksana harus dapat mendukung

kebijakan yang telah diputuskan secara

politik dengan jalan melakukan koordinasi

dengan baik.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan sebuah

Peraturan Perundang-undangan y

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

atas persetujuan bersama Kepala Daerah

(gubernur atau bupati/walikota).

Isi dalamn Peraturan Daerah meru-

pakan seluruh isi dalam rangka penyeleng-

garaan otonomi daerah dan tugas pemban-

tuan, dan menampung kondisi khusus suatu

daerah dan penjelasan lebih lanjut men-

genai Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi. Peraturan Daerah terbagi atas:

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani