Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20
Page 4 of 20Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.11 No. 1
60
H a l a m a n
dari pilihan-pilihan kolektif yang saling
tergantung,
termasuk
keputusan-
keputusan untuk tidak bertindak, yang
dibuat oleh badan atau kantor pemerin-
tah”. (Dunn, 2003:132)
Menurut pengertian diatas kebijakan
adalah sebuah mata rantai yang saling teri-
kat dan saling ketergantungan satu dengan
lainnya dimana keterkaitan tersebeut dis-
erahkan kepada masyarakat sebagai objek
dari kebijakan untuk melaksanakan kebija-
kan atau tidak melaksanakan. tersebut.
Implementasi merupakan kegiatan yang
penting
dari
keseluruhan
proses
perencanaan
kebijakan.
Implementasi
sesungguhnya
bukanlah
sekedar
bersangkut
paut
dengan
mekanisme
penjabaran keputusan-keputusan politik ke
dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran
-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu,
ia menyangkut masalah konflik, keputusan,
dan apa yang dapat diperoleh dari suatu
program kebijakan.
Kebijakan yang telah direkomendasikan
untuk dipilih oleh pembuat kebijakan
bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut
pasti berhasil dalam implementasinya. Ada
banyak hal yang dapat mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan baik
yang bersifat individual maupun kelompok
atau institusi. Implementasi dari suatu
program melibatkan upaya-upaya pembuat
kebijakan untuk mempengaruhi perilaku
birokrat
pelaksana
agar
bersedia
memberikan pelayanan dan mengatur
perilaku kelompok sasaran.
Berdasarkan pengertian implementasi
menurut George C. Edward III mengemu-
kakan beberapa hal yang dapat mempenga-
ruhi keberhasilan suatu Implementasi kebi-
jakan, yaitu:
Communication
Resourcrces
Dispositions
Bureacratic Structure
(Edward III, 1980:10)
Berdasarkan pendapat Edward III
maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh :
pertama komunikasi. komunikasi berperan
penting dalam koordinasi implementasi ke-
bijakan sehingga setiap perintah yang ditu-
juan pada suatu badan yang terkait akan
berkesinambungan yang pada akhirnyak
perintah tersebut terlaksana. Kedua sumber
penting jika sebuah kebijakan ingin tercapai
dengan tersedianya pekerja, penjelasan
mengenai kebijakan yang dijalakan, kewe-
nangan yang dimiliki dan kelengkapan
sarana dan prasaran menjadi faktor dari
kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-
pelayanan publik.
sikap dari pelaksana kebijakan. Didalam
implementasi kebijakan harus ada ke-
sepakatan antara pembuat kebijakan den-
gan masyarakat selaku objeknya, harus juga
mempengaruhi pelaku kebijakan agar me-
jalankan sebuah kebijakan tanpa keluar
dari tujuan yang telah ditentukan. Keempat
struktur birokrasi. Struktur birokrasi meru-
pakan sumber-sumber untuk melaksanakan
suatu kebijakan tersedia atau para pelak-
sana mengetahui apa yang seharusnya dila-
kukan dan mempunyai keinginan untuk me-
laksanakan suatu kebijakan, kemunkinan
kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana
atau terealisasi karena terdapatnya kele-
mahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi
sebagai pelaksana harus dapat mendukung
kebijakan yang telah diputuskan secara
politik dengan jalan melakukan koordinasi
dengan baik.
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah merupakan sebuah
Peraturan Perundang-undangan y
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
atas persetujuan bersama Kepala Daerah
(gubernur atau bupati/walikota).
Isi dalamn Peraturan Daerah meru-
pakan seluruh isi dalam rangka penyeleng-
garaan otonomi daerah dan tugas pemban-
tuan, dan menampung kondisi khusus suatu
daerah dan penjelasan lebih lanjut men-
genai Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi. Peraturan Daerah terbagi atas:
Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani