Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

64

H a l a m a n

mudah diketahui, dipahami dan dimengerti

baik diminta maupun tidak diminta. Hal

tersebut menjelaskan bahwa kepuasan pe-

laku UMKM dipengaruhi oleh keterbukaan

dalam pelayanan yang dilakukan oleh

aparatur KPPT Kota Cimahi. Keterbukaan

dalam semua mekanisme yang dilalui, biaya

pelayanan, keterbukaan aparatur dalam

memberikan pelayanan memberi nilai positif

pada pencitraan pelayanan yang dilakukan

oleh KPPT Kota Cimahi kepada pelaku

UMKM khususnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh

Aparatur Bagian Pelaksana diloket 2 KPPT

Kota Cimahi kejelasan dalam penyampian

informasi mengenai implementasi kebijakan

SIUP dapat diperoleh di kantor KPPT

website

UMKM yang datang membawa berkas leng-

kap pemohonan perizinan SIUP biasanya

mendapatkan kejelasan tentang periznan

SIUP setelah datang langsung dan menda-

pat pengarahan tentang penjelasan perizi-

nan SIUP agar pelaku UMKM dapat mem-

buat perizinan sesuai dengan apa yang di-

wajibkan oleh Perda SIUP. Pelaku

Kejelasan yang disampaikan oleh

aparatur KPPT terbatas oleh proses

sosialisasi yang terbatas pula. Minimnya

proses sosialisasi yang dilakukan oleh

aparatur KPPT Kota Cimahi saat ini menjadi

kendala sendiri bagi Pelaku UMKM yang

ingin mengetahui secara jelas mengenai

SIUP terutama bagi Pelaku UMKM yang terk-

endala dengan jarak yang jauh dari KPPT

Kota Cimahi. Pelaku UMKM yang terkendala

website

KPPT Kota Cimahi yang dapat melayani per-

e-mail

dala lainnya saat pelaku UMKM yang tidak

internet

jarak KPPT yang cukup jauh, harus memak-

sakan datang agar mendapatkan kejelasan

informasi mengenai SIUP.

Kejelasan lainnya mengenai kebija-

kan Perda SIUP bukan hanya mengenai

pemberian pelayanan kepada Pelaku UMKM

ataupun pemohon SIUP saja tetapi kejela-

san tentang pemahaman mengenai Perda

SIUP itu sendiri dan kejelasan dalam kebija-

kan pelaksanaan Perda SIUP. Aparatur

KPPT Bagian Informasi yang memberikan

informasi tentang Perda SIUP kepada pe-

laku UMKM yang dalam hal ini merupakan

pelaksana dari Perda SIUP merasa lebih

terbantu dalam proses komunikasi jika pe-

laku UMKM mengerti tentang peraturan

yang mengatur masalah perizinan tersebut.

Kejelasan proses perizinan membuat pelaku

UMKM yakin jika Perda SIUP sudah

melindungi usaha dagang mereka dan

membatu

pembinaan,

pengembangan

usaha setelah mereka mendapatkan izin

SIUP.

Kejelasan mengenai pembagian biaya

ini merupakan ketentuan yang ditetapkan

oleh KPPT Kota Cimahi sesuai denga Perda

Nomor 27 Seri C tahun 2003 tentang SIUP.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pe-

laku UMKM atau pemohon disaat adminis-

trasi awal pemohon membawa persyaratan

sebagai berikut: surat permohonan, photo

copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pemohon, surat pernyataan, photo copy

tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) tahun terakhir, foto copi SITU/HO, pas

photo 3 X 4 sebanyak 2 buah, foto copi

neraca perusahaan, foto copi Nomer Pokok

Wajib Pajak (NPWP) dan foto copi akte

pendirian perusahaan. Ketepatan waktu

dalam pembuatan SIUP di KPPT Kota Ci-

mahi tergantung dari pemohonnya itu

sendiri. Artinya apabila pemohon datang

dengan kelengkapan persyaratan yang ada,

maka pelayanan yang diberikan oleh apara-

tur tidak terkesan berbelit-belit, karena ke-

tentuan tersebut sudah tertulis pada Perda

tersebut di atas.

Permasalahan yang muncul disaat

pendaftaran administrasi pertama adalah

persyaratan yang dibawa pemohon terka-

dang belum lengkap oleh akibat itu maka

proses pelayanan kepada pemohon perizi-

nan atau pelaku UMKM menjadi terlambat

karena kelalaian pemohon bukan dipersulit

oleh aparatur di loket. Salah satu masalah

kelengkapan yang paling penting adalah

pelaku UMKM tidak mempunyai Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan

fungsi usahanya sehingga pelaku UMKM

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani