Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.11 No. 1

65

H a l a m a n

terhambat dalam pemenuhan persyaratan.

Hambatan IMB ini merupakan ham-

batan paling sering terjadi dalam pelak-

sanaan pembuatan SIUP karena pelaku

UMKM hanya mempunyai IMB yang masih

sebagai rumah tinggal bukan sebagai tem-

pat usaha yang memang sesuai dengan

fungsinya ataupun pelaku UMKM yang tidak

mempunyai SIUP namun ingin mengajukan

izin SIUP. Pembuatan izin SIUP yang di-

gartiskan oleh pemerintah Kota Cimahi ha-

rusnya sudah mendorong kelengkapan per-

izinan usaha dagang, namun pembuatan

IMB yang masih mahal ini menjadikan ken-

dala baru dalam proses komunikasi imple-

mentasi kebijakan Perda SIUP ini disebab-

kan Pelaku UMKM yang mengurus izin SIUP

terkendala dengan perizinan IMB.

Consistency.

oleh pemerintah harus konsisten atau tetap

sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan,

jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah menyimpang dari ketentuan

dalam pelaksanaannya dan mengalami pe-

rubahan yang tidak sesuai dengan maksud

dan tujuan awal. Pelaksanaan Perda SIUP

sesuai dengan ketetapan peraturan yang

telah ditentukan, peraturan tersebut berupa

Peraturan Daerah Nomor 27 Seri C Tahun

2003 Tentang SIUP. Konsistensi perintah

yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

komunikasi harus konsisten dan jelas untuk

ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah

yang diberikan sering berubah-rubah, maka

dapat menimbulkan kebingungan bagi pe-

laksana di lapangan dalam menjalankan

suatu kebijakan.

Peraturan-peraturan yang dijadikan

landasan hukum dalam kebijakan Perda

kan pelayan kepada pelaku UMKM. Pera-

turan yang ditetapkan oleh KPPT Kota Ci-

mahi menjadi pegangan aparatur di loket 2

agar sesuai tujuan yang ditetapkan dan

mencapai pelayanan yang efektif dan

efisien seusai dengan visi dan misi yang

ditetapkan KPPT Kota Cimahi sebagai kan-

tor yang melayani pembuatan perizinan

SIUP.

Kejelasan informasi merupakan suatu

ukuran tentang tata cara penyelenggaraan

pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan

dengan proses pelayanan umum wajib

diinformasikan secara terbuka kepada pi-

hak yang membutuhkan. Agar mudah

diketahui, dipahami dan dimengerti oleh

seluruh aparatur, baik diminta maupun ti-

dak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan

pelaku UMKM dipengaruhi oleh keterbu-

kaan dalam pelayanan, berarti keterbukaan

dalam semua mekanisme yang dilalui, biaya

pelayanan, keterbukaan aparatur dalam

memberikan pelayanan.

Menurut hasil wawancara salah satu

dengan aparatur KPPT Kota Cimahi kebija-

kan Perda SIUP belum mengalami peruba-

han setelah peraturan pertama dikeluarkan

sehingga dalam proses komunikasi yang

dilakukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi

masih tetap dengan menggunkan penye-

baran informasi awal yaitu dengan sele-

website

nikasi mengenai implementasi kebijakan

Perda SIUP yang dari dahulu masih bersifat

konservatif yang artinya masyarakat masih

harus datang langsung ke kantor perizinan

dan secara kelembagaan masih dilaksana-

kan oleh KPPT selaku kantor yang menge-

Tetap dilaksanakannya komunikasi

dua arah melalui komunikasi tatap muka

membuat KPPT melakukan perubahan se-

suai dengan perubahan zaman yang se-

makin canggih dengan fitur-fitur teknologi

yang dapat menunjang kinerja KPPT selaku

kantor pelayanan Kota Cimahi yang bertu-

gas melayani masyarakat. Perubahan dila-

kukan untuk mengimbangi perkembangan

zaman dan kebutuhan masyarakat yang

terus-terus berkembang dan lebih menjadi

konsumtif terhadap produk teknologi.

Adanya inovasi pada proses komunikasi

menjadi salah satu jalan keluar dari komuni-

kasi yang masih mendatangi kantor KPPT

sehingga pelaku UMKM dapat dengan mu-

dah menerima informasi dari KPPT tentang

perizinan SIUP.

Kemajuan teknologi dimanfaatkan

sebagai sarana komunikasi yang lebih men-

guntungkan pada kepraktisan dalam proses

Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani