Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22Page 23Page 24Page 25Page 26Page 27Page 28
Page 1 of 28Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.11 No. 2
234
H a l a m a n
PELAKSANAAN FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI DEMOKRAT
(Studi Pemilihan Walikota Bandung 2013)
DEWI KURNIASIH, TATIK ROHMAWATI
Prodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Komputer Indonesia
Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat melaksanakan fungsi-fungsi
partai politik salah satunya adalah komunikasi politik. Partai Demokrat sebagai
salah satu partai politik yang ada di Indonesia melaksanakan fungsi komunikasi
politik. Namun dalam pelaksanaannya komunikasi politik di Partai Demokrat
mengalami hambatan salah satunya miskomunikasi. Hal ini disebabkan tingkat
pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah karena
anggota partai sebagai komunikan harus mampu memahami dan mengerti
benar apa yang disampaikan oleh pimpinan sebagai komunikator.
Dari penelitian ini dapat dikatakan pelaksanaan komunikasi politik di DPC Partai
Demokrat Kota Bandung pada pemilihan Walikota Bandung terdiri dari unsur-
unsur yang membentuknya, yaitu: komunikator, komunikan, pesan, saluran, dan
feed back.
didukung oleh kader partai yang cukup banyak. Sedangkan faktor
penghambatnya adalah anggota partai yang kualitasnya masih rendah. Hal ini
membutuhkan pendidikan politik yang diadakan dengan jadwal tersendiri
secara khusus tidak hanya dimasukkan dalam salah satu agenda rapat
anggota.
Kata Kunci : partai politik, komunikasi politik, fungsi partai politik
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Reformasi
telah
membawa
perubahan
terhadap
aspek-aspek
kehidupan di Indonesia, baik dari segi
sistem politik, ekonomi, hukum, budaya dan
aspek lainnya telah mengalami pergeseran
struktur
sejak
reformasi
bergulir.
Perubahan sistem yang multidimensi
seperti ini telah menjadikan perubahan
peta kekuatan politik baik di pusat maupun
di daerah, yang menuntut adanya suatu
pembaharuan dalam sistem politik agar
lebih terbuka dan demokratis sesuai
dengan
harapan
terciptanya
suatu
kestabilan politik yang dinamis.
Dampak reformasi terhadap bidang
politik adalah tumbuh kembangnya suatu
sistem politik itu sendiri terhadap tuntutan
perubahan, seperti: bentuk negara, sistem
pemerintahan maupun sistem kepartaian.
Salah satu implikasi dari reformasi tersebut
adalah perubahan sistem kepartaian,
segala aspek kebebasan berpolitik telah
memberikan kesempatan pada aktor
reformasi untuk mensosialisasikan dan
merekrut anggota hingga membentuk suatu
organisasi kemasyarakatan maupun partai
politik, yang merupakan prasyarat negara
yang demokratis. Alasan utama terhadap
pembentukan partai politik di suatu negara
adalah berdasarkan kepada pandangan
Hak Asasi Manusia (HAM). Hal
tersebut
timbul atas dasar hak warga negara untuk
berserikat
dan
berkumpul
serta
menyatakan pendapat dalam menentukan
bidang
SOSIAL