Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.12 No. 1

86

H a l a m a n

firm

dan melaporkan kecurangan yang dilakukan

oleh perusahaan klien. Hal tersebut menjadi

perhatian auditor, karena apabila publik

menemukan kecurangan perusahaan yang

tidak diungkapkan oleh auditor, maka hal

itu dapat mengancam reputasi mereka, se-

lain itu menurut (Riyatno, 2007:149) men-

the

big four

audit dengan lebih berkualitas dibanding-

non the big four

ini karena KAP besar memiliki lebih banyak

sumber daya dan lebih banyak klien se-

hingga mereka tidak tergantung pada satu

atau beberapa klien saja, selain itu karena

reputasinya yang telah dianggap baik oleh

masyarakat menyebabkan mereka akan

melakukan audit dengan lebih berhati-hati.

Tetapi adanya skandal akuntansi seperti

enron, mengakibatkan publik terutama in-

vestor mempertanyakan kembali kualitas

audit yang telah dilakukan oleh suatu KAP,

terutama KAP besar yang telah memiliki

nama dan reputasi baik sehingga saat ini

terdapat penilaian skeptis dari publik bahwa

KAP besar tidak menjamin laporan keuan-

gan yang diaudit tidak mengandung kesala-

han yang material (Riyatno, 2007:150).

Fenomena yang terjadi di

Indonesia yaitu tidak sebandingnya jumlah

perusahaan yang harus diaudit dengan ban-

yaknya kantor akuntan publik, hal ini men-

yebabkan munculannya kantor akuntan

publik (KAP) “bodong” alias tidak berijin (Tia

Adityasih; 2010). Masih menurut Tia Adit-

yasih (2010) tingginya kebutuhan jasa akun-

tan publik, banyak pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawab memanfaatkan kesem-

patan ini.

Data

yang

dihimpun

IAPI

menunjukkan, modus Kap “Bodong” terse-

but dengan cara memalsukan identitas

(surat izin, stempel, dll) dari akuntan publik

yang sah(Tia Adityasih; 2010). Laporan yang

dibuat pun sangat tidak memenuhi standar

yang ditentukan dan diperparah oleh para

pemakai jasa akuntan tidak memahami

praktek ilegal tersebut(Tia Adityasih; 2010).

Baru disadari ada pemalsuan nama, izin,

stempel, dan surat-surat tertentu dan bisa

juga ketika dicek biasanya akuntan palsu

tersebut tidak masuk dalam daftar akuntan

publik resmi (Tarkosunaryo; 2010).

IAPI menilai, maraknya akuntan

palsu

itu

dikarenakan

pemerintah,

khususnya Kementerian Keuangan, masih

lepas tangan dalam penangannya (Tia

Adityasih; 2010). Ketika kasus-kasus terse-

but dilaporkan maka pemerintah hanya

mengatakan pengaturan hanya dilakukan

terhadap akuntan yang mempunyai izin

resmi (Tia Adityasih; 2010).

Fenomena tersebut diatas mencip-

takan paradigma bahwa penggunaan jasa

akuntan publik hanya sebagai formalitas

dan bukan sebuah kebutuhan (Agus Su-

parto;2010). Dengan paradigma seperti itu,

ketika perusahaan mencari Kantor Akuntan

Publik bersikap asal-asalan, tak memper-

dulikan apakah kantor akuntan publik itu

sudah memiliki izin dari Kementrian Keuan-

gan atau tidak (Agus Suparto;2010). Hal itu

diperparah dengan kurangnya pemahaman

pengusaha terhadap profesi akuntan publik

dan maksud dari laporan yang diaudit masih

lemah (Agus Suparto; 2010). Padahal lapo-

ran keuangan yang baik adalah laporan

keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan

publik yang berijin (Agus Suparto; 2010).

Menurut Setyarno dkk (2006),

Reputasi KAP didasarkan pada kepercayaan

pemakai jasa auditor bahwa auditor

monitoring

umum tidak dapat diamati. KAP yang

memiliki reputasi tinggi menjelaskan adanya

sikap

independensi

auditor

dalam

melaksanakan tugas audit (Efraim; 2010).

Masih menurut Efraim bahwa KAP besar

identik dengan KAP bereputasi tinggi dalam

hal ini menunjukkan kemampuan auditor

untuk

bersikap

independen

dalam

melaksanakan audit secara professional

(Efraim; 2010).

Reputasi KAP dalam penelitian

sering dikelompokkan berdasarkan skala

the bignon-big

four

audit oleh auditor yang memiliki reputasi

baik cenderung lebih pendek dikarenakan

Dr. Ely Suhayati, SE., MSi, Ak.