Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 1 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 1

3

H a l a m a n

(PERCEIVED USEFULNESS)

(PERCEIVED EASE OF USE)

ATAS APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

(Survey pada Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)

Siti Kurnia Rahayu, Ony Widilestariningtyas, Adi Rachmanto

Program Studi Akuntansi FE Universitas Komputer Indonesia

Aplikasi SIMKADA dikembangkan sebagai alat yang dapat digunakan mengolah

data keuangan sebagai input untuk menghasilkan informasi akuntansi penye-

diaan kebutuhan sistem informasi keuangan daerah yang efektif dan berkuali-

tas. Hal ini menjadi perhatian karena semakin kuatnya tuntutan akuntabilitas

atas lembaga publik sehingga transparansi informasi akuntansi harus mampu

dihasilkan lembaga organisasi sektor publik. Masalah-masalah yang masih ada

terkait kualitas sistem informasi akuntansi pada organisasi sektor publik yang

belum optimal perlu dikaji secara terus menerus dan lebih dalam. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIMKADA cukup memiliki kegunaan

yang dibutuhkan user dan dirasakan cukup mudah dalam penggunaannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisa data melalui

kuesioner yang diajukan kepada 67 responden sebagai sampel dalam

penelitian ini dengan 81 responden sebagai jumlah populasi.

Keywords :perceived of usefulness, perceived of ease

to use.

PENDAHULUAN

Kuatnya tuntutan akuntabilitas atas lem-

baga publik baik pusat maupun daerah

menjadi permasalahan yang perlu dikaji

dengan baik. Akuntabilitas merupakan se-

buah konsep etika dalam pemerintahan

yang dapat dipertanggungjawabkan, yang

dapat dipertanyakan yang dapat diper-

salahkan dan yang mempunyai ketid-

akbebasan (Dykstra, 1939). Akuntabilitas

adalah istilah yang terkait dengan tata kel-

ola pemerintahan yang menggambarkan

hubungan antara saat sekarang, masa de-

pan, baik hubungan antar individu, hub-

ungan individu dengan kelompok atau hub-

ungan kelompok dengan kelompok sebagai

sebuah pertanggungjawaban kepentingan,

serta merupakan sebuah kewajiban untuk

memberitahukan, menjelaskan terhadap

tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar

dapat disetujui maupun ditolak atau dapat

diberikan hukuman bilamana ditemukan

adanya penyalahgunaan atas kewenangan

yang telah diberikan (Schedler, 1999).

Tuntutan atas transparansi informasi

akuntansi guna pemenuhan akuntabilitas

semakin meningkat sehingga pengambil

keputusan dan pemangku kepentingan

menilai perlu adanya penyempurnaan

pelaporan keuangan pada organisasi sektor

publik dan pemerintahan (Budi Mulya,

2010). Maka penyediaan informasi yang

relevan dan akurat dibutuhkan untuk meng-

gambarkan kinerja sektor publik yang esen-

sial kepada pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana yang dikemukakan menurut

Indra Bastian (2007:2) aspek anggaran,

akuntansi dan auditing dalam pengelolaan

keuangan daerah sangat penting mendapat

fokus perhatian untuk diperbaiki agar

pemerintah daerah dapat mengelola dana

bidang

EKONOMI