Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 1

80

H a l a m a n

kan (analitis) tetapi juga memadukan

(sintetis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika perjuangan menuju reforma agrar-

ia di Indonesia mengalami pasang surut di

setiap zamannya. Frans Magnis menyebut-

kan bahwa kekuasaan akan mantap jika

memiliki legitimasi. Legitimasi yang dimak-

sud dibagi dalam tiga kategori yaitu legiti-

masi legalitas (kekuasaan diakui secara

hukum), legitimasi demokratis (kekuasaan

Negara harus mendapat pengakuan dari

seluruh rakyat) dan legitimasi normatif

(menitikberatkan kekuasaan secara etis

dan moralistis).

Bentuk legitimasi kekuasaan yang banyak

dipakai oleh Negara-negara di dunia, terma-

suk di Indonesia adalah legitimasi legalitas.

Negara berhak melakukan tindakan apapun

karena sesuai dengan aturan hukum. Suatu

tindakan dianggap sah karena tidak sesuai

dengan hukum.

Prinsip ini mendorong pemerintah sebagai

penyelenggara Negara dalam menguatkan

eksistensinya bernaung dalam hukum/

aturan, termasuk untuk memaksa rakyatnya

melakukan atau tidak melakukan suatu

tindakan. Karena pada dasarnya, kendati

legitimasi kekuasaan Negara bergantung

pada hukum, hukumpun dibuat oleh penye-

lenggara Negara dengan kekuasaannya.

Hal tersebut terjadi dalam pengambilan ke-

bijakan pengelolaan sumber-sumber agraria

dan pelaksanaannya. Indonesia secara ter-

us menerus dibentuk menjadi Negara ne-

oliberal dalam rangka melancarkan beker-

janya ekonomi pasar kapitalis di jaman glob-

alisasi sekarang ini. Pasar kapitalis membu-

at segala hal dikomodifikasi menjadi barang

dagangan. Namun khusus untuk tanah

(atau lebih luas alam),pasar kapitalis tidak

akan pernah berhasil mengkomodifikasi

sepenuhnya. Karl Polanyi percaya bahwa

alam sesungguhnya bukanlah komoditi.

Alam melekat sepenuhnya pada relasi-relasi

social. Jadi mereka yang memperlakukan

tanah atau alam sepenuhnya sebagai ko-

moditi, sesungguhnya bertentangan dengan

hakekat tanah atau alam itu sendiri. Polanyi

fictitious commodity

(barang dagangan yang dibayangkan).

Menurut Polanyi memperlakukan tanah se-

bagai barang komoditi dengan mem-

isahkannya dari ikatan hubungan-hubungan

social yang melekat padanya, niscaya akan

menghasilkan guncangan-guncangan yang

menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan

hidup masyarakat tersebut. Kemudian akan

ada gerakan tandingan untuk melindungi

masyarakat dari kerusakan yang lebih par-

ah.

Alam (dan juga tenaga kerja) merupakan

syarat hidup dari masyarakat. Memasukkan

alam dan juga tenaga kerja dalam

mekanisme pasar adalah merendahkan

hakekat masyarakat, dan dengan demikian

menyerahkan begitu saja pengaturan ke-

hidupan masyarakat pada mekanisme

pasar.

Dengan kebijakan agraria Indonesia yang

dihasilkan dari orientasi ekonomi dan politik

pemerintah dari pasca colonial hingga kini,

maka tidaklah mengherankan jika konflik-

konflik agraria structural terus berlangsung

hingga kini.

Konflik agraria struktural semacam ini

dilestarikan oleh tidak adanya koreksi/ralat

atas putusan-putusan pejabat public

(Menteri kehutanan, Kepala Badan Per-

tanahan Nasional, Menteri ESDM, Gubrenur

dan Bupati) yang memasukkan tanah, sum-

ber daya alam dan wilayah hidup rakyat ke

dalam konsesi Badan Usaha raksasa untuk

produksi, ekstraksi maupun konversi. Se-

bagaimana yang kita ketahui bahwa ber-

dasarkan kewenangannya, pejabat-pejabat

public tersebut dimotivasi oleh keperluan

perolehan rente maupun untuk pertum-

buhan ekonomi, mereka melanjutkan dan

terus-menerus memproses pemberian izin/

hak pada badan-badan usaha/proyek

raksasa tersebut. Bila suatu koreksi

demikian dilakukan, pejabat-pejabat public

dapat dituntut

Aulia Asmarani