Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 1

81

H a l a m a n

balik oleh perusahaan-perusahaan yang

konsesinya dikurangi atau apalagi dibatal-

kan. Resiko kerugian yang bakal diderita

bila kalah di PTUN tentu dihindari oleh para

pejabat publik yang bersangkutan.

Hilangnya tanggung jawab partai dalam

melakukan kaderisasi yang ideologis dan

berbasis massa telah menjadikan Indonesia

krisis pemimpin yang benar-benar peduli

terhadap nasib rakyat, termasuk pemimpin

yang peduli terhadap persoalan-persoalan

agraria. Akhirnya rakyat menyelesaikan

sendiri konflik agraria dengan caranya. Da-

lam gerakan rakyat tani tidak bisa terlepas

dari tiga unsur, yaitu pemimpin massa,

penggerak massa, dan massa tani. Ketiga

unsur ini harus bisa bekerja sama untuk

mendorong satu agenda kepentingan rakyat

tani. Jika salah satu unsur ini menyimpang

maka dorongan untuk mencapai cita-cita

luhur memajukan petani, baik dari segi

ekonomi, sosial, politik dan budaya tidak

akan terwujud.

Konflik agraria terjadi pula di kampong pal-

intang

desa

cipanjalu

kecamatan

Cilengkrang, Kabupaten Bandung antara

warga sekitar hutan dengan Perhutani Ka-

bupaten Bandung dan Kabupaten Mangla-

yang.

Palintang merupakan nama sebuah kam-

pung di desa Cipanjalu kecamatan

Cilengkrang kabupaten bandung. Kampong

palintang terdiri dari 3 RW mencakup ku-

rang lebih 600 KK. Posisi geografis kam-

pong ini diapit oleh 2 pegunungan. Yaitu

gunung palasari dan gunung manglayang.

Gunung palasari menjadi wilayah kuasa

Kehutanan kabupaten bandung. Gunung

manglayang menjadi wilayah kuasa kehu-

tanan Sumedang. Jadi sebagian besar mata

pencaharian warga palintang adalah petani

hutan di wilayah dua kehutanan tersebut.

Mereka menanam kopi dan beberapa tana-

man keras serta sayur mayur. Ada dua jenis

kopi yang ditanam di sana. Yaitu kopi arabi-

ka dan kopi perkawinan seperti kopi ateng

yang didatangkan bibitnya dari pen-

galengan. tanaman keras mereka tanam

untuk menjaga ekologi hutan. Menurut

petani palintang, lahan hutan yang mereka

kelola dan jaga selama ini adalah pinjaman

dari lahan anak cucu mereka kelak.

Namun dalam perjalanannya petani palin-

tang juga mengalami proses konflik yang

luar biasa. Sempat beberapa kali kehutanan

menutup kawasannya untuk warga palin-

tang dengan berbagai alasan seperti keru-

sakan hutan, penjarahan dan sebagainya

selama beberapa tahun. Warga kampong

Palintang yang memang memiliki mata pen-

caharian pokok bertani menjadi kritis. Mere-

ka kelaparan dan banyak anak putus

sekolah. Dalam kondisi memprihatinkan

tersebut perempuan petani kampong palin-

tang memberikan kiprahnya. Mereka mem-

bentuk

kelompok

perempuan

untuk

melakukan berbagai aktivitas yang mem-

bantu keperluan domestic seperti, arisan

sembako, arisan beras, tabungan simpan

pinjam dan ikut serta dalam berbagai per-

temuan juga aksi-aksi organisasi tani na-

sional.

Bu Nih, seorang perempuan tani yang mem-

impin perjuangan perebutan tata kuasa la-

han hutan di Perhutani kawasan Bandung

kabupaten Bandung, tidak menggunakan

perspektif keperempuanan dalam proses

pergerakan organisasi taninya. Dia melepas-

kan dinding pemisah gender social maupun

sex. Dia dipandang sebagai pimpinan perge-

rakan petani secara umum, bukan karena

sosok dia sebagai perempuan.

Ketidaksetaraan gender bukan hanya perso-

alan perempuan. Ketika seorang perempu-

an dirugikan, pada saat yang sama laki-laki

juga dirugikan. Kesetaraan gender berarti

tidak ada pihak yang mendominasi, sebab

dominasi gender itu dapat dilakukan baik

oleh laki-laki maupun perempuan.

Bu Nih beranggapan tidak perlu ada dikoto-

mi gender dalam perjuangan reforma agrar-

ia terutama dalam fase tata kuasa. petani,

baik itu perempuan ataupun laki-laki mau

merebut kembali kuasa atas tanah. Jika

mereka melihat Bu Nih sebagai pemimpin

yang “tidak layak” karena sebab kultural,

maka sejak awal perjuangan mereka sudah

gagal.

Aulia Asmarani