Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.14 No. 2

319

H a l a m a n

ANNEX

STANDAR INTERNASIONAL BANDAR UDARA BAGI KESELAMATAN

PENERBANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM UDARA NASIONAL

FEBILITA WULAN SARI

Program Studi Ilmu Hkum, Fakultas Hukum

Universitas Komputer Indonesia

Pesatnya perkembangan teknologi dalam dunia penerbangan tidak dengan ser-

ta merta menghilangkan risiko yang melekat pada bentuk transportasi udara.

Keselamatan penerbangan di Indonesia terutama kegiatan di bandar udara

pada kenyataannya belum terjaga secara optimal. Hal tersebut terlihat dengan

banyaknya berbagai kecelakaan (accident) dan kejadian (incident) yang terjadi

di dunia penerbangan nasional yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya

standar sesuai Annex XIV Konvensi Chicago 1944. Permasalahannya adalah

bagaimana implementasi ketentuan Annex XIV Konvensi Chicago 1944 dalam

hukum udara nasional serta sejauh mana kewajiban untuk memenuhi standar

internasional bandar udara bagi keselamatan penerbangan merupakan suatu

kewajiban erga omnes. Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif

analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis

secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat

diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum. Berdasarkan hasil

penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi ketentuan Annex XIV Konvensi

Chicago 1944 dalam hukum udara di Indonesia masih belum dilakukan

sepenuhnya, hal ini terlihat dari beberapa ketentuan nasional yang masih

belum sesuai dengan ketentuan SARPs ICAO. Selain itu, saat ini Indonesia juga

belum memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 38

Konvensi Chicago 1944 yang berkaitan dengan notifikasi standar bandar udara

kepada Dewan ICAO. Keselamatan penerbangan secara langsung terhubung

kepada hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup. Selain

itu kewajiban keselamatan penerbangan tidak hadir sebagai kepentingan

individual suatu negara, akan tetapi sebagai kepentingan bersama masyarakat

internasional. Oleh karenanya kewajiban untuk penegakan dan pengawasan

keselamatan penerbangan di bandar udara merupakan kewajiban

internasional, yang dalam hukum internasional diklasifikasikan sebagai

kewajiban erga omnes.

Keywordsimplementasi, notifikasi, standar, bandar udara, erga omnes

bidang

HUKUM