Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.14 No. 1
12
H a l a m a n
ketidak mampuan mereka mengelola
sungai. Dalam beberapa kasus, warga se-
bagai penggugat, mengklaim bahwa bebera-
pa wilayah berulangkali kebanjiran atau
debit air dari bendungan disinyalir berkontri-
busi dalam meningkatnya banjir di daerah
hulu sungai. Warga menggugat pengelola
sungai karena ketidakmampuan dan
kecacatan mereka dalam mengelola
sungai.
KESIMPULAN
Bangsa Jepang dikenal bukan hanya
sebagai negara maju, mereka pun memiliki
budaya kedisiplinan yang sangat tinggi,
menghormati alam dengan menjaga
kelestariannya, mengikuti atau patuh
terhadap peraturan yang ditetapkan
pemerintahnya.
Pendekatan budaya merupakan esensi dari
cara penanggulangan banjir di Jepang.
Artinya, penguatan dan penelaahan atas
landasan konseptual yang mendasari cara
penanggulangan banjir menjadi faktor
fundamental yang mendasari pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.
Jepang, sebagai negara yang menganut
paham confusianisme, menjalani kehidupan
berbangsa dan bernegara dengan
berpegang pada seperangkat gagasan etika
yang mengedepankan ikatan tradisional
dōtoku
Tanggung jawab etis ini dimaknai sebagai
petunjuk kehidupan yang baik, ideal, dan
menyeluruh
dalam
berkehidupan
bermasyarakat; individu tidak pernah dapat
terlepas dari komunitasnya Hal ini dimaknai,
setiap diri rakyat Jepang memiliki tanggung
jawab terhadap Tuhan dan komunitasnya.
Dalam menjalankan tanggung jawabnya itu,
masyarakat Jepang memegang teguh dan
bushidō
the way of the warrior
Bushidō
dan aturan moral ksatria yang dulunya
berlaku di kalangan samurai, dan kini
bushido
petunjuk kehidupan dan sudah menjadi
pola pikir masyarakat Jepang.
Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa
masyarakat Jepang berpegang pada
gagasan etika berupa tanggung jawab etis
untuk menjalani kehidupan yang baik
sebagai makhluk Tuhan, sebagai sesama
manusia, serta sebagai penjaga dan
p em el i ha ra
li ng k u ng an
–
y ang
implementasinya diwujudkan dengan sistem
bushidō
dalam masyarakat, apakah dirinya seorang
pemimpin pemerintahan, pihak swasta,
ataupun anggota masyarakat. Dengan kata
lain, gagasan etika berupa tanggung jawab
bushidō
masyarakat Jepang secara keseluruhan.
Pem e rint ah
m enem p at k an
pihak
masyarakat dan swasta sebagai rekanan
dalam menyelesaikan masalah banjir.
Penanggulangan bencana banjir bukan saja
tugas pemerintah, melainkan tugas
bersama dalam mencapai kesejahteraan
masyarakat Jepang..
Pitri Haryanti, Retno Purwani Sari, Soni Mulyawan