Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.14 No. 1

8

H a l a m a n

mangati seseorang, seperti “Do your best!”.

gambaru

gambatte

han sebaik mungkin”. Dari budaya ini la-

hirlah konsep bahwa untuk mendapatkan

sesuatu, orang Jepang harus bekerja keras

sehingga terbentuklah pola pikir, bekerja

keras merupakan hal yang positif. Dan apa-

bila orang Jepang akan memasuki masa

pensiun mereka akan kebingungan karena

mereka tidak memiliki pekerjaan. Sehingga

happy retirement

tara orang Jepang.

Di luar kedua pola pikir dan konsep dasar

dari budaya dan pola pikir masyarakat Je-

pang masih banyak lagi, budaya-budaya

giri

(kewajiban sosial orang Jepang), pandangan

orang Jepang tentang Tuhan, alam dan se-

bagainya yang masih tetap dipertahankan

sampai sekarang.

4. Pola Pikir Pemerintah

Pendekatan budaya merupakan esensi dari

cara penanggulangan banjir di Jepang.

Artinya, penguatan dan penelaahan atas

landasan konseptual yang mendasari cara

penanggulangan banjir menjadi faktor

fundamental yang mendasari pemanfaatan

ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Jepang, sebagai negara yang menganut

paham confusianisme, menjalani kehidupan

berbangsa dan bernegara dengan

berpegang pada seperangkat gagasan etika

yang mengedepankan ikatan tradisional

dÕtoku

Tanggung jawab etis ini dimaknai sebagai

petunjuk kehidupan yang baik, ideal, dan

menyeluruh

dalam

berkehidupan

bermasyarakat; individu tidak pernah dapat

terlepas dari komunitasnya. Hal ini

dimaknai, setiap diri rakyat Jepang memiliki

tanggung jawab terhadap Tuhan dan

komunitasnya.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya itu,

masyarakat Jepang memegang teguh dan

bushidō

the way of the warrior

Bushidō

dan aturan moral ksatria yang dulunya

berlaku di kalangan samurai, dan kini

bushidō

petunjuk kehidupan dan sudah menjadi

pola pikir masyarakat Jepang.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa

masyarakat Jepang berpegang pada

gagasan etika berupa tanggung jawab etis

untuk menjalani kehidupan yang baik

sebagai makhluk Tuhan, sebagai sesama

manusia, serta sebagai penjaga dan

p em el i ha ra

li ng k u ng an

–

y ang

implementasinya diwujudkan dengan sistem

bushidō

dalam masyarakat, apakah dirinya seorang

pemimpin pemerintahan, pihak swasta,

ataupun anggota masyarakat. Dengan kata

lain, gagasan etika berupa tanggung jawab

bushidō

masyarakat Jepang secara keseluruhan.

Berikut ini adalah pola pikir pemerintah

Jepang dalam kaitannya dengan fungsi

dirinya sebagai pemimpin masyarakat yang

memegang tanggung jawab pemerintahan

serta bertugas membangun dan menjaga

kesejahteraan masyarakat Jepang melalui

kebijakan dan pengaturan penanggulangan

banjir, khususnya. Dalam hal ini,

pemerintah menempatkan dirinya sebagai

abdi negara, pemimpin, dan pemelihara

kesejahteraan masyarakat.

Peran pihak swasta dalam membangun

negaranya tidak hanya dilakukan ketika

bencana itu terjadi, tetapi juga masa

recovery

pemerintah dan warga masyarakat, bahu

membahu membangun Jepang agar pulih

dari dampak bencana. Berikut adalah

paparan pola pikir pihak swasta terhadap

pemerintah, dirinya dan lingkungannya.

Pitri Haryanti, Retno Purwani Sari, Soni Mulyawan