Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.14 No. 1
8
H a l a m a n
mangati seseorang, seperti “Do your best!”.
gambaru
gambatte
han sebaik mungkin”. Dari budaya ini la-
hirlah konsep bahwa untuk mendapatkan
sesuatu, orang Jepang harus bekerja keras
sehingga terbentuklah pola pikir, bekerja
keras merupakan hal yang positif. Dan apa-
bila orang Jepang akan memasuki masa
pensiun mereka akan kebingungan karena
mereka tidak memiliki pekerjaan. Sehingga
happy retirement
tara orang Jepang.
Di luar kedua pola pikir dan konsep dasar
dari budaya dan pola pikir masyarakat Je-
pang masih banyak lagi, budaya-budaya
giri
(kewajiban sosial orang Jepang), pandangan
orang Jepang tentang Tuhan, alam dan se-
bagainya yang masih tetap dipertahankan
sampai sekarang.
4. Pola Pikir Pemerintah
Pendekatan budaya merupakan esensi dari
cara penanggulangan banjir di Jepang.
Artinya, penguatan dan penelaahan atas
landasan konseptual yang mendasari cara
penanggulangan banjir menjadi faktor
fundamental yang mendasari pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.
Jepang, sebagai negara yang menganut
paham confusianisme, menjalani kehidupan
berbangsa dan bernegara dengan
berpegang pada seperangkat gagasan etika
yang mengedepankan ikatan tradisional
dÕtoku
Tanggung jawab etis ini dimaknai sebagai
petunjuk kehidupan yang baik, ideal, dan
menyeluruh
dalam
berkehidupan
bermasyarakat; individu tidak pernah dapat
terlepas dari komunitasnya. Hal ini
dimaknai, setiap diri rakyat Jepang memiliki
tanggung jawab terhadap Tuhan dan
komunitasnya.
Dalam menjalankan tanggung jawabnya itu,
masyarakat Jepang memegang teguh dan
bushidō
the way of the warrior
Bushidō
dan aturan moral ksatria yang dulunya
berlaku di kalangan samurai, dan kini
bushidō
petunjuk kehidupan dan sudah menjadi
pola pikir masyarakat Jepang.
Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa
masyarakat Jepang berpegang pada
gagasan etika berupa tanggung jawab etis
untuk menjalani kehidupan yang baik
sebagai makhluk Tuhan, sebagai sesama
manusia, serta sebagai penjaga dan
p em el i ha ra
li ng k u ng an
–
y ang
implementasinya diwujudkan dengan sistem
bushidō
dalam masyarakat, apakah dirinya seorang
pemimpin pemerintahan, pihak swasta,
ataupun anggota masyarakat. Dengan kata
lain, gagasan etika berupa tanggung jawab
bushidō
masyarakat Jepang secara keseluruhan.
Berikut ini adalah pola pikir pemerintah
Jepang dalam kaitannya dengan fungsi
dirinya sebagai pemimpin masyarakat yang
memegang tanggung jawab pemerintahan
serta bertugas membangun dan menjaga
kesejahteraan masyarakat Jepang melalui
kebijakan dan pengaturan penanggulangan
banjir, khususnya. Dalam hal ini,
pemerintah menempatkan dirinya sebagai
abdi negara, pemimpin, dan pemelihara
kesejahteraan masyarakat.
Peran pihak swasta dalam membangun
negaranya tidak hanya dilakukan ketika
bencana itu terjadi, tetapi juga masa
recovery
pemerintah dan warga masyarakat, bahu
membahu membangun Jepang agar pulih
dari dampak bencana. Berikut adalah
paparan pola pikir pihak swasta terhadap
pemerintah, dirinya dan lingkungannya.
Pitri Haryanti, Retno Purwani Sari, Soni Mulyawan