Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.14 No. 1

9

H a l a m a n

a. Melakukan Perannya sebagai Warga

Negara yang Baik

Berkenaan dengan undang-undang sungai,

selain mentaati undang-undang yang sudah

ditetapkan, pihak swasta juga berperan aktif

sebagai pelaku dan kontrol produktif

undang-undang tersebut.

Apabila

mempelajari sejarah perjalanan Jepang,

dipahami bahwa undang-undang sungai

terus mengalami pembaharuan seiring

d e n g a n

p e n g a l a m a n - p e n g a l a m a n

bangsanya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya,

undang-undang perairan tidak bersifat

mapan. Artinya undang-undang sungai

mengalami perubahan dan peninjauan

ulang terhadap kelemahan setiap undang-

undang yang diterapkan. Pihak swasta

dalam hal ini berkontribusi dalam hal

pemikiran dalam diskusi sebelum undang-

undang ditetapkan. Sistem penetapan

p e r u n d an g - u nd a ng a n

d i

J e pa n g,

sebagaimana yang disebutkan OECD

(2006), dimulai dari perumusan dan

pembuatan kebijakan pemerintah sebagai

pihak yang menentukan kebijakan.

Pemerintah membuat sistem dan kebijakan

penanganan bencana banjir dengan melalui

observasi dan penelitian yang menyeluruh

dengan melibatkan pakar-pakar terkait.

Namun, undang-undang sungai tidak

langsung ditetapkan, melainkan melewati

proses diskusi yang melibatkan pihak

swasta dan masyarakat, terutama yang

dangō

Pemerintah pusat membuat undang-undang

yang bersifat umum, sementara undang-

undang khusus yang disesuaikan dengan

situasi setempat, dilakukan oleh pemerintah

daerah dengan mempertimbangkan

masukan pihak swasta dan masyarakat.

Dengan kata lain, pihak swasta

berkontribusi secara aktif dalam penentuan

undang-undang sungai di Jepang.

Kontribusi konkrit lain pihak swasta

terhadap penanggulangan bahaya banjir

dimanifestasikan melalui ketaatan kepada

ketetapan pemerintah berupa penyediaan

fasilitas evakuasi di kantor atau di tempat

b e k e r j a ,

d a n

m e m b u a t

s i s t e m

penyelamatan dokumen-dokumen penting

sesuai yang dianjurkan pemerintah. Dalam

hal ini, pihak swasta bertanggung jawab

gi

pada pemerintah, tetapi juga mewujudkan

bentuk tanggung jawabnya kepada negara.

Sebagaimana yang dipaparkan Hamid

(2006: 100), sikap dan penilai orang Jepang

terhadap sikap dan prilaku sangat lah ketat.

Mereka beranggapan bahwa moral manusia

dapat dinilai oleh setiap orang. Dengan

demikian, ketidakmampuan mengemban

tanggung jawab sebagai warga negara

merupakan hal terburuk yang bisa terjadi

pada diri masyarakat Jepang. Akibatnya,

pihak swasta berupaya keras memenuhi

tanggung jawabnya terhadap pemerintah

dan negaranya.

Karena masyarakat Jepang termasuk pihak

haji

tujuan hidup mereka adalah berbuat baik

secara moral dan etika yang berlaku di

daerahnya. Perbuatan baik ini diperlihatkan

juga ketika pihak swasta menerima proyek

p e m b u a t a n

b e n d u n g a n

a t a u p u n

terowongan sebagai upaya pencegahan

banjir. Pihak swasta yang ditunjuk untuk

membangun bendungan tersebut akan

berusaha menjaga kepercayaan yang

diberikan oleh pemerintah dengan

melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya

dengan memegang tinggi nilai kejujuran

shin

tidak ada yang tahu kecurangan yang

dilakukan, Tuhan, bumi, langit, dan diri

sendiri tahu. Dengan demikian, mereka

sangat menghindari sikap yang tidak

bertanggung jawab.

b. Membantu Negaranya Ketika dalam

Kehancuran

Sejak dulu orang Jepang telah diajarkan dan

dibiasakan melakukan kebajikan, mengabdi

pada pekerjaan dan hidup untuk menjalani

peraturan. Mereka menghormati konstitusi

Pitri Haryanti, Retno Purwani Sari, Soni Mulyawan