Majalah Ilmiah UNIKOM
Vol.15 No. 1
3
H a l a m a n
PENERAPAN TEORI DAN APLIKASI PENGGADAIAN SYARIAH
PADA PERUM PENGGADAIAN DI INDONESIA
SRI DEWI ANGGADINI
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan
pinjam meminjam, masyarakat cenderung memilih lembaga formal tersebut
untuk memenuhi kebutuhan dananya padahal prosesnya memerlukan waktu
relatif lama dengan persyaratan yang cukup rumit. Lembaga formal dibagi dua
yaitu lembaga bank dan lembaga nonbank. Pemerintah padahal telah memfasil-
itasi masyarakat dengan perusahaan umum (Perum) yaitu Perum Pegadaian
yang menawarkan akses lebih mudah, proses lebih singkat dan persyaratan
relatif sederhana dan mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan dana.
Keywords
PENDAHULUAN
Gadai dalam istilah bahasa Arab
rahn
al-habsu
hadap suatu barang. Pegadaian syariah
rahn
pengoperasiannya menggunakan metode
Fee Based Income
(bagi hasil). Pemerintah telah memfasilitasi
masyarakat dengan Perum Pegadaian yang
meluncurkan sebuah produk gadai ber-
basiskan prinsip-prinsip syariah sehingga
masyarakat mendapat beberapa keun-
tungan cepat, praktis dan menentramkan.
Akan tetapi masyarakat lebih membang-
gakan meminjam uang ke bank dibanding-
kan lembaga formal lainnya padahal dalam
prosesnya memerlukan waktu yang relatif
lama dengan persyaratan yang cukup rumit.
Perum Pegadaian terus berkomitmen mem-
berikan pelayanan jasa keuangan berbasis
gadai dan fiducia yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Salah satu upayanya melalui
pengembangan pasar baru.
Fasilitas yang diberikan pemerintah tidak
hanya sampai disitu. Perum Pegadaian me-
luncurkan sebuah produk gadai ber-
basiskan prinsip-prinsip syariah sehingga
masyarakat mendapat beberapa keun-
tungan yaitu cepat karena prosesnya hanya
membutuhkan waktu 15 menit, praktis ka-
rena persyaratannya mudah waktu fleksibel
dan terdapat kemudahan lain, serta menen-
tramkan karena sumber dana berasal dari
sumber yang sesuai dengan syariah atau
kaidah-kaidah secara Islam.
Pada awal pemerintahan Republik Indone-
sia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pin-
dah ke Karanganyar, Kebumen karena
situasi perang kian memanas. Agresi Militer
Belanda II memaksa kantor Jawatan Pega-
daian dipindah lagi ke Magelang. Pasca
perang kemerdekaan kantor Jawatan Pega-
bidang
EKONOMI