< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 3 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.16 No. 1

13

H a l a m a n

kepastian dan lamanya waktu pensertipikasian ta-

nah, persyaratan yang harus dipenuhi dan semua

biaya-biaya yang terkait dengan proses pendaftaran

tanah tersebut. Dampak dari kondisi ini menyebab-

kan rendahnya kesadaran masyarakat untuk men-

daftarkan bidang-bidang tanahnya. Masyarakat ter-

kesan semakin menjauh bila sudah menyangkut

urusan hak atas tanah. Padahal sertifikat menjadi

bagian penting menyangkut kepastian hukum atas

hak milik pertanahan dari seseorang dan merupa-

kan salah satu pintu untuk meningkatkan kegiatan

perekonomian.

Oleh karena luasnya Kabupaten Pangandaran maka

dalam penelitian ini kami membatasi lokus peneli-

tiannya hanya di wilayah Kecamatan Cijulang. Keca-

matan Cijulang memiliki tujuh desa, yaitu :

Batukaras

Ciakar

Cibanten

Cijulang

Kertayasa

Kondangjajar

Margacinta

Visi Kecamatan Cijulang adalah sebagai berikut :

“Dengan sinergitas Ulama Dan Umaro, Kecamatan

Cijulang yang Terdepan dalam Agribisnis dan Tujuan

Wisata Alternatif Di Pangandaran Tahun 2015”

Misi Kecamatan Cijulang yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak

mulia

2. Mewujudkan pengelolaan dan penambahan

Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan ling-

kungan

3. Mewujudkan pemerintahan yang baik

4. Memelihara dan meningkatkan potensi Pari-

wisata

Corak permasalahan yang biasa terjadi pada Badan

Pertanahan Nasional (BPN) yang cenderung menge-

lilingi pengurusan sertifikasi tanah adalah birokrasi

yang rumit dan tidak praktis, serta perilaku

sejumlah oknum yang mengambil keuntungan. Kon-

disi semacam ini berdampak negatif karena ma-

syarakat menjadi apatis dalam mengurus sertifikasi

tanah di Kantor BPN. Padahal sertifikasi tanah itu

sangat penting, tidak hanya untuk legalitas kepemi-

likan tanah. Namun jika dilihat dari perspektif

ekonomi, sertipikat tanah dapat dimanfaatkan juga

oleh masyarakat untuk mendapatkan modal usaha,

sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraannya.

Kondisi fisik dan luas wilayah Kabupaten Panganda-

ran yang sedemikian luas dengan distribusi per-

mukiman dan atau domisili penduduk yang terse-

bar, menjadi kendala di dalam mengakses layanan

informasi dari pemerintah. Bagi penduduk yang ber-

domisili dengan jarak cukup jauh dari pusat kota

(pemerintahan), tentunya mempunyai harapan dan

keinginan yang sama dengan penduduk yang ber-

domisili di kota untuk menikmati kemudahan dalam

memperoleh informasi dan pelayanan dari

pemerintah secara mudah, cepat, tepat, pasti dan

transparan.

LARASITA adalah kebijakan inovatif yang beranjak

dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, di-

harapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Merupa-

kan program yang memadukan teknologi informasi

dengan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pela-

yanan bergerak. Diharapkan mampu menghapus

praktik percaloan sertipikat tanah dan memberikan

kemudahan serta akses yang murah dan cepat da-

lam mewujudkan kepastian hukum. Selain itu tujuan

dari larasita, adalah untuk menembus daerah-

daerah yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat

yang tinggal di daerah terpencil pun bisa dengan

mudah mendapatkan pelayanan pertanahan tanpa

harus menempuh jarak yang jauh dan biaya trans-

portasi yang besar untuk menuju Kantor Pertanahan

di Kota atau Kabupaten.

front office

mobile

setempat, sehingga seluruh proses pelayanan dari

mobil/sepeda motor larasita saat itu juga langsung

terdata di Kantor Pertanahan. Penerbitan sertipikat

tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan,

berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

mengenai pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah

merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah secara terus-menerus, berkesinambun-

gan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan,

pembukuan, penyajian, pemeliharaan data fisik,

data yuridis dalam bentuk peta, daftar mengenai

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah

susun. Termasuk pemberian surat tanda bukti

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada

haknya, hak milik atas satuan rumah susun dan hak

-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 Ayat 1

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Banyaknya tanah yang belum bersertifikat membuat

BPN harus menertibkan administrasi pertanahan

dengan cara memberikan pelayanan pengurusan

melalui salah satunya Program larasita. Usaha

pelaksanaan program latasita yang dilakukan oleh

BPN Kabupaten Pangandaran tentu dilihat sampai

dimana tingkat keberhasilannya. Bagi Kantor Per-

tanahan Kabupaten Pangandaran, pencapaian

keberhasilan program larasita merupakan pen-

capaian jangka panjang. Hal ini dikarenakan pro-

gram larasita belum selesai dan tidak akan berhenti

Darto