< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 6 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.16 No. 1

16

H a l a m a n

4. Pengesahan data fisik dan data yuridis

Setelah waktu pengumuman selesai, data fisik dan

data yuridis disahkan oleh Kepala Badan Per-

tanahan dengan menggunakan Berita Acara

Pengesahan, sedangkan apabila muncul adanya

gugatan, maka proses pembuatan sertifikat ditunda

untuk sementara waktu sampai ada putusan dari

pengadilan.

5. Pembukuan hak

Dalam tahap ini dilakukan pengecekan ulang secara

menyeluruh mulai dari perlengkapan persyaratan

dan berkas-berkas pendaftaran sampai masalah-

masalah yang ditimbulkan. Sertifikat tanah tidak

akan diterbitkan apabila masih menemui adanya

kendala-kendala yang meliputi antara lain sengketa

tanah, jual beli tanah dan kekeliruan pengukuran.

6. Penerbitan sertifikat tanah

Setelah semua prosedur kerja selesai, hasil terakhir

adalah penerbitan sertifikat tanah. Sertifikat tanah

merupakan surat tanda bukti hak yang diterbitkan

untuk kepentingan pemegang hak bersangkutan

sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur

dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku

tanah. Selain itu, sertifikat tanah merupakan salinan

buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu

dengan sampul khusus yang diatur perundang-

undangan. Dalam hal ini surat ukur dari hasil pen-

gukuran yang memuat data fisik dijilid menjadi satu

dengan salinan buku tanah kemudian diajukan ke

Kepala Badan Pertanahan untuk dilakukan penan-

datanganan. Apabila Kepala Badan berhalangan

atau dalam rangka melayani permohonan pendafta-

ran tanah yang bersifat massal, penandatanganan

buku tanah dan sertifikat tanah dilimpahkan

kewenangannya kepada Kepala Seksi Pengukuran

dan Pendaftaran Tanah.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat LARASITA

Bentuk kegiatan larasita yang dilaksanakan sudah

sesuai dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran.

Hanya saja tidak semua kegiatan dapat dilakukan di

larasita, tergantung ketersediaan peralatan, data

dan kondisi di lapangan. Sehingga masih ada ke-

lanjutan proses pelayanan yang harus diselesaikan

langsung di kantor.

Kendala-kendala yang timbul dari internal maupun

eksternal organisasi dalam pelaksanaan program

larasita :

1. Faktor Pendukung

Berhasil tidaknya implementasi kebijakan tidak

hanya disebabkan oleh faktor yang berasal dari

organisasi atau badan penyelenggara. Kelompok

sasaran juga menjadi faktor yang menentukan ber-

hasil tidaknya implementasi dari suatu kebijakan,

yaitu tergantung dari dukungan yang diberikan oleh

objek kebijakan, dari penelitian ini disebutkan bah-

wa faktor pendukungnya kebanyakan ialah faktor

dari dalam internal sendiri, yaitu :

a. Kemampuan SDM yang cakap dan berpengala-

man dalam pelayanan.

b. Peralatan pendukung yang bagus berupa

peralatan pendukung atau hardware yang me-

madai, Selain faktor sumber daya manusia dan

tools

peranan penting.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang

mengganjal pelaksanaan program larasita

a. Kendala teknis berupa tidak meratanya jaringan

WiFi dan jaringan internet sehingga aplikasi

penggunaan sistem LOC yang berbasis teknolo-

gi informasi menjadi terhambat.

b. Kondisi geografis berupa daerah pegunungan

menyebabkan sinyal internet terputus-putus.

b. Kurangnya kerja sama antara aparat desa

dengan petugas BPN.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah jadwal pela-

yanan. Dengan kondisi saat ini yang hanya mampu

melayani sebulan sekali per kecamatan tentunya

masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan pertanahan untuk masyarakat. Akan

lebih baik bila frekuensi keliling dapat ditambah

sehingga masa tunggu pelayanan untuk masyarakat

menjadi lebih singkat dan efektif.

Dari hasil penelitian ini bahwa program pemerintah

akan berhasil efektif dan tepat guna apabila

mempunyai nilai manfaat yang besar dan langsung

dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, keber-

anian untuk melakukan inovasi-inovasi seperti pro-

gram larasita akan memberikan persepsi baru

kepada masyarakat mengenai perubahan paradig-

ma pelayanan publik yang kaku dan pasif menjadi

lebih aktif dan dinamis. Sehingga pengguna layanan

tidak akan malas dan segan, namun menjadi se-

nang dan bersahabat.

Kabupaten Pangandaran yang merupakan kabupa-

ten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis

masih dalam kondisi fasilitas yang belum memadai.

Sehingga berdampak kepada kesiapan dalam pe-

Darto