< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 7 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.16 No. 1

17

H a l a m a n

layanan publik. Ketika kami melakukan penelitian

dengan pertama kali mendatangi Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten

Pangandaran, gedung nya masih menyewa berupa

rumah penduduk bertipe bangunan rumah lama.

Kondisi gedung tersebut masih belum memadai

untuk aktivitas kerja para pegawainya dan tentunya

dalam rangka untuk melayani masyarakat. Beralih

ke gedung Badan Pertanahan Nasional Perwakilan

Kantor Kabupaten Pangandaran juga masih menye-

wa dari rumah penduduk hanya gedung nya lebih

memadai dibandingkan dengan gedung Kesbang-

pol.

Dengan kondisi kabupaten yang masih baru dan

perlu waktu yang cukup lama untuk menyediakan

fasilitas yang memadai. Hal ini juga dialami oleh

Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kantor Ka-

bupaten Pangandaran yang secara pekerjaan

bahkan masih tergantung dan menginduk kepada

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis. Ber-

dasarkan hasil wawancara dengan kepala BPN

Pangandaran, Agus Sumiarsa, yang mengatakan

bahwa kegiatan dan data-data pertanahan masih

banyak menginduk ke BPN Ciamis. Tidak ada nya

data base

memiliki dan tidak memiliki sertipikat tanah di Ka-

bupaten Pangandaran umumnya dan khususnya di

Kecamatan Cijulang menjadikan BPN seperti tidak

memiliki dasar prioritas dalam melakukan pem-

benahan administrasi pertanahan di wilayahnya.

Padahal data base tersebut merupakan dasar da-

lam melakukan pemetaan prioritas program perta-

nahan di Pangandaran.

Ketidakjelasan ini pun nampak dari kegiatan larasi-

ta yang pelaksanaannya tidak jelas dan tidak me-

nentu. Hasil wawancara dengan Kepala BPN

Pangandaran menyatakan bahwa kegiatan larasita

terakhir dilaksanakan sekitar tahun 2012 yaitu di

Kecamatan Cigugur dan Kecamatan Parigi. Di Keca-

matan Cijulang sendiri berdasarkan hasil penelitian

pelaksanaan larasita tidak jelas kapan dilaksana-

kan. Karena data di kecamatan pun tidak ada. Se-

pengetahuan Pak Camat Cijulang, Suryanto, di wi-

layahnya ada program redis yaitu di desa Cibanten

dan Ciakar. Mengenai partisipasi masyarakat dalam

kepemilikan sertipikat tanah melalui kebijakan lara-

sita menurut Suryanto, Camat Cijulang, tergantung

pada besaran biaya pengurusan sertipikat tanah.

Dalam arti semakin mahal biaya pengurusan sertipi-

kat tanah maka partisipasi masyarakat rendah, dan

sebaliknya semakin murah biaya pengurusan sertipi-

kat tanah maka partisipasi masyarakat akan me-

ningkat. Mahalnya biaya pengurusan pembuatan

sertipikat tanah ini disampaikan juga oleh Sekretaris

Desa Kondangjajar, Agung Gumulya, menurutnya

perbidang Rp 750.000. Dengan mahalnya biaya

pengurusan sertipikat tanah maka partisipasi ma-

syarakat Cijulang dalam kepemilikan sertipikat ta-

nah melalui larasita rendah. Bahkan pihak aparat

kecamatan sendiri ada yang tidak mengetahui

kapan program larasita dilaksanakan di Kecamatan

Cijulang seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub

Bagian Keuangan Kecamatan Cijulang, Aang, dan

Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Cijulang,

Umar.

Partisipasi masyarakat yang rendah dalam kepemili-

kan sertipikat tanah melalui kebijakan larasita juga

disampaikan oleh Ibu Gusyani, seorang pengusaha

sukses asal Cijulang, menurutnya masyarakat

mengurus kepemilikan sertipikat tanah hanya

apabila ada keperluan perbankan, misalnya untuk

meminjam modal usaha, dan belum membudaya di

masyarakat untuk memiliki sertipikat tanah. Hal ini

menunjukkan masyarakat yang belum paham,

sebagaimana disampaikan oleh Rasian, tokoh

masyarakat desa Bojong, yang menyatakan bahwa

masyarakat

belum

memahami

pentingnya

kepemilikan sertipikat tanah. Bahkan menurut

Tohidin, aparat desa Ciakar, masyarakat menolak

program larasita karena biaya yang mahal.

Sedangkan Sekretaris Camat Cijulang, Ade Jakaria,

menuturkan birokrasi yang panjang menjadikan

masyarakat malas untuk mengurus pendaftaran

sertipikat tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai tingkat partisipasi

masyarakat dalam kepemilikan sertipikat tanah me-

lalui kebijakan LARASITA di Kecamatan Cijulang

Kabupaten Pangandaran dapat disimpulkan sebagai

berikut :

Pada dasarnya, program larasita telah disusun dan

direncanakan dengan baik. Segala sesuatunya

merupakan upaya untuk menunjang keberhasilan

tugas dan fungsi dari Perwakilan Kantor Pertanahan

Kabupaten Pangandaran secara khusus dan BPN RI

pusat secara umum. Karena keberadaan program

larasita telah sesuai dan selaras dengan tugas

pokok dan fungsi BPN RI maka ke depannya dapat

mendukung dan menunjang sasaran-sasaran strate-

gis yang dicita-citakan oleh BPN RI sebagai organ-

isasi pemerintah yang khusus menangani masalah-

masalah seputar pertanahan.

Perwakilan Kantor BPN Kabupaten Pangandaran

telah berusaha meningkatkan pelayanan bagi

masyarakat di daerah-daerah terpencil dengan

menggunakan program larasita. BPN menjangkau

dengan kantor bergerak berupa kendaraan-

kendaraan mobile seperti roda empat (mobil) dan

Darto