< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8

Page 6 of 8
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.16 No. 1

34

H a l a m a n

diselesaikan melalui arbitrase baik di dunia nyata

ataupun secara virtual, maka putusannya menjadi

putusan arbitrase asing bagi salah satu pihak.

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDO-

NESIA

Ketentuan hukum yang mengatur tentang arbitrase

asing termuat dalam UU Arbitrase, antara lain dalam

Pasal 65-69, yang disebut sebagai arbitrase inter-

nasional. Pihak yang berwenang menangani masa-

lah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase

Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat. Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui

serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik

Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

1. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh

arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara

yang dengan negara Indonesia terikat pada per-

janjian, baik secara bilateral maupun multilat-

eral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan

Putusan Arbitrase Internasional.

2. Putusan Arbitrase Internasional di atas terbatas

pada putusan yang menurut ketentuan hukum

Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum

perdagangan.

3. Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat

dilaksanakan di Indonesia terbatas pada pu-

tusan yang tidak bertentangan dengan keterti-

ban umum.

4. Putusan Arbitrase Internasional dapat dil-

aksanakan di Indonesia setelah memperoleh

eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakar-

ta Pusat

5. Putusan

Arbitrase

Internasional

yang

menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai

salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat

dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur

dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat.

Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Inter-

nasional dilakukan setelah putusan tersebut dis-

erahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya

kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan Pasal 68 UU Arbitrase, terhadap Pu-

tusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase

Internasional, tidak dapat diajukan banding atau

kasasi, sedangkan terhadap putusan Ketua Penga-

dilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk

mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Ar-

bitrase Internasional, dapat diajukan kasasi, dalam

hal ini Mahkamah Agung mempertimbangkan serta

memutuskan setiap pengajuan kasasi termaksud,

dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan

puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut

diterima oleh Mahkamah Agung dan terhadap pu-

tusan Mahkamah Agung ini tidak dapat diajukan

upaya perlawanan. Setelah Ketua Pengadilan Jakar-

ta Pusat memberikan perintah eksekusi, maka

pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ket-

ua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang

melaksanakannya.

Sementara itu, ada putusan arbitrase asing yang

online

mengikuti prosedur sebagaimana disebutkan di

atas, yakni dalam sengketa nama domain yang da-

lam praktiknya banyak diselesaikan secara ar-

World Intellectual Property

Organization)Arbitration Provider

hal ini putusan WIPO yang merupakan putusan ar-

bitrase asing dilaksanakan secara langsung melalui

system elektronik tanpa harus mendapatkan

eksekuatur Mahkamah Agung sebagaimana diatur

dalam UU Arbitrase. Hal ini merupakan sebuah ter-

obosan sebagai konsekuensi adanya perkem-

bangan teknologi informasi yang teraplikasi dalam

aktivitas manusia yang serba menggunakan kema-

juan teknologi informasi tersebut. Dengan

demikian, walaupun pelaksanaan putusan arbitrase

asing seperti ini belum diatur dalam peraturan di

Indonesia, namun ketentuan termaksud menjadi

suatu hal yang mengikat pada para pihak saat

melakukan aktivitas di dunia maya, khususnya

terkait dengan nama domain.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan

pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Penyelesaian

sengketa

e-commerce

()

online

agar efektif dan efisien terkait dengan aktivitas

e-commerce.

e-commerce

ing merupakan sebuah putusan arbitrase asing

yang disebut sebagai putusan arbitrase inter-

nasional dalam UU Arbitrase

2. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional/

arbitrase asing di Indonesia harus mendapat-

kan eksekuatur dari Mahkamah Agung yang

kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat. Namun demikian ada

putusan arbitrase asing yang dilakukan secara

online

eksekuatur, yaitu putusan WIPO dalam

sengketa nama domain, dan hal ini merupakan

sebuah terobosan hukum yang mengikat para

pihak yang terkait dengan sengketa seperti

sengketa nama domain tersebut.

Hetty Hassanah