< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6

Page 2 of 6
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.16 No. 1

38

H a l a m a n

telah menjadi tujuan utama dari integrasi ekonomi

ASEAN karena segala bentuk perlindungan dinilai

sebagai hambatan bagi kemajuan ASEAN (Edy Bur-

mansyah, 2014).

LANDASAN TEORI

Sejarah menunjukkan bahwa negara - negara yang

tinggi peradabannya selalu disokong oleh kekuatan

ekonomi yang hebat (Cameron, 1997). Tercatat ke-

rajaan kerajaan yang berada disekitar laut Tengah

dan Timur Tengah muncul karena kekuatan

ekonomi dan kemudian militernya. Terkadang

dengan kekuatan militernya menyerbu negara lain

untuk diambil kekuatan ekonominya. Negara terse-

but menjadi semakin kuat baik secara ekonomi dan

militer. Dengan cara ini, daya saing suatu negara

dalam berdagang tidak saja didasarkan atas unggul-

nya produksi mereka tetapi juga ancaman militer

yang senantiasa menakutkan negara.

Pasca Perang Dunia II pendekatan militer dan

penggunaan kekerasan dalam hubungan inter-

nasional perlahan – lahan hilang kepopulerannya.

Sejak tahun 1945 dunia mengalami polarisasi baru

yakni berada diantara dua system yang sama sekali

berbea; pertama system territorial yang

menekankan pada penguasaan wilayah kedua sys-

tem oceanic atau perdagangan, sebagai warisan

kebijakan inggris sejak tahun 1850-an dan yang

dipakai negara- negara dikawasan Atlantik dan Pasi-

fik (Richard Rosecrance, 1991).

Sejak berahirnya Perang Duia II, pendekatan territo-

rial tidak lagi dominan digunakan meskipun masih

tetap digunakan negara – negara besar/maju

soft

power

perdagangan, karena dinilai lebih efektif dan murah.

David Harvey, dalam bukunya imperialism baru

dengan baik mengutif Hegel untuk menunjukkan

keterkaitan perdagangan dengan imperialism.

”Kontradiksi – kontradiksi internal dari masyarakat

borjuis yang terlhat sebagai over-kumulas kekayaan

disatu kutub dan penciptaan tumpukankemiskinan

di kutub lain, mendorong masyarakat borjuis untuk

mencari solusinya lewat perdagangan luar negeri

dan lewat praktek – peraktek colonial/imperial

(David Harvey, 2010).

Pasca Perang Dunia II tekanan – tekanan untu men-

gadopsi perekonomian terbuka dan pentingnya

membiarkan pasar-pasar ekspor tetap terbuka bagi

usaha untuk mencegah depresi ekonomi

(sebagaimana yang terjadi pada tahun 1929 -1931),

semakin mengemuka, terutama dating dari Amerika

Serikat.

Memasuki akhir tahun 1990-an prinsip-prinsip

perdagangan bebas kembali mendominasi

perdagangan internasional. Dibawah kepemimpi-

nan Amerika Serikat, pergadagangan internasional

digiring kearah liberalism ekonomi.

Pada perkembangan selanjutnya makna

perdagangan bebas tidak hanya mencakup per-

tukaran barang yang melintas batas-batas negara

namun juga mencakup hall in yang tidak berhub-

ungan langsung dengan perdagangan misalnya bi-

dang jasa,bidang hak asasi atas kekayaan intel-

ektual (HAKI), invetasi, lalu lintas tenaga kerja, in-

frastruktur dan sebagainya (Edy Burmansyah,

2014).

Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN terdiri dari

atas lima elemen inti yaitu arus barang yang bebas,

arus jasa yang bebas, arus investasi yang bebas,

arus modal yang lebih bebas, dan arus tenaga kerja

terampil yang bebas. Dimana dari kelima elemen

tersebut merupakan peluang dand tantangan bagi

bangsa Indonesia.

PEMBAHASAN

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden

(Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksa-

naan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya per-

siapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam

cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang

akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor terse-

but terdiri dari tujuh sektor barang yaitu industri

agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri ber-

basis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil.

Kemudian sisanya berasal dari lima sektor jasa yai-

tu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logis-

tik,

dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut

pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk

pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tena-

ga kerja.

Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan

oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis

pemerintah untuk menghadapi MEA / AEC, antara

lain :

1. Penguatan Daya Saing Ekonomi

Pada 27 Mei 2011, Pemerintah meluncurkan Mas-

terplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan per-

wujudan transformasi ekonomi nasional dengan

orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi

yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember

Groundbreaking

94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan

infrastruktur.

Savitri Aditiany