Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12

Page 1 of 12
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.16 No. 1

65

H a l a m a n

PERAN BIUDAYA HUKUM DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA

PERIHAL EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK

PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

MUSA DARWIN PANE

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Komputer Indonesia

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah negara,

pejabat negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat.

Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak

langsung dapat merugikan keuangan negara yang dari segi materiel perbuatan itu dipandang

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Budaya hukum

mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana dalam pemberantasan

korupsi di Indonesia karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai,

pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Penegakan hukum pidana dalam

pemberantasan korupsi di Indonesia, hendaknya harus ditegakkan berdasarkan hukum yang

digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung berupa kesadaran dan cita, cita moral,

kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan

negara serta mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila.

Pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan substansi hukum, struktur hukum, dan

lebih menekankan kepada budaya hukum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan

hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum dan kadilan.

Kompleksitas tindak pidana korupsi sangat sulit dicari jalan keluarnya kalau hanya dengan

strategi pendekatan pembaharuan hukum saja, akan tetapi juga harus dengan melalui

pendekatan budaya hukum dalam penegakan hukum. Aspek budaya hukum mempunyai

peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Suasana pikiran

sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau

disalahgunakan, tanpa adanya budaya hukum maka sistem hukum sendiri tidak berdaya. Unsur

budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak

dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan aparat penyelenggara negara

harus dapat memberi teladan untuk tidak melanggar aturan hukum seperti melakukan tindak

piidana korupsi, maka budaya hukum akan dapat membantu mengurangi tindak pidana

korupsi.

KeywordsPeran Budaya Hukum, Pembaharuan Hukum Sistem Pidana Indonesia, Evektifitas

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang

tidak dapat dilepaskan dari masalah negara, pejabat

negara ataupun orang-orang yang mempunyai

kedudukan di dalam masyarakat. Korupsi di

Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar

ke seluruh tubuh pemerintah bahkan sampai ke

perusahaan-perusahaan milik negara sedangkan

langkah-langkah pemberantasannya masih

tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi

berkaitan dengan kekuasaan karena dengan

kekuasaaan itu dapat melakukan penyalahgunaan

untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya.

Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula

dan berkembang disektor pemerintahan (publik) dan

perusahaan-perusahaan milik negara (Romli

Atmasasmita, 2004). Pemberantasan korupsi di

bidang

HUKUM