Majalah Ilmiah Unikom

Transaksi bisnis secara elektronik (E-Commerce) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Pada prak-tiknya sering terjadi permasalahan yang berujung sengketa dalam e-commerce tersebut, tidak hanya antara pelaku usaha di dalam negeri tetapi juga tidak menutup kemungkinan sengketa terjadi dengan pelaku usaha di luar negeri seperti sengketa nama domain, karena sifat e-commerce yang tidak terbatas ruang dan waktu (borderless world). Salah satu upaya penyelesaian sengketa e-commerce saat ini yang menjadi pilihan para pelaku usaha yaitu dengan mempergunakann mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif yang efektif, efisien, disertai biaya murah. Adanya e-commerce telah mengilhami dilakukannya penyelesaian sengketa secara elektronik pula. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara alter-natif ini antara lain melalui cara arbitrase (online). Saat ini, ada berbagai lembaga arbitrase yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa e-commerce tersebut seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), NAF, WIPO, SIAC dan sebagainya. Walaupun telah ada ketentuan yang mengatur arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase di atas, namun ada beberapa hal yang tidak bersesuaian antara peraturan satu dengan peraturan lainnta terkait pelaksanaan arbitrase online di Indonesia.